- Pertanyaan? COVID-19 Hotline 119 ext 9
BPOLBF Jamin Kelestarian 10 Mata Air Hutan Bowosie yang Jadi Kawasan Pariwisata
Dukung Wisata Medis di Tanah Air, RS Siapkan Layanan Berstandar Internasional
September 1, 2021PMN PLN Cair Rp5 T, Fokus Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan 5 Destinasi Pariwisata
September 1, 2021
Sindonews.com/Inda Susanti/Diterbitkan 1 September 2021 pukul 22.17 WIB
LABUAN BAJO – Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menjamin kelestarian 10 mata air Hutan Bowosie di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bakal dijadikan kawasan pariwisata.
BPOLBF bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) diamanahkan untuk melakukan pengembangan kawasan tersebut sebagai kawasan pariwisata berkualitas yang terintegrasi dengan Taman Nasional Komodo, kawasan pariwisata Kota Labuan Bajo, serta kawasan pariwisata lainnya dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebagian dari 400 hektar lahan Hutan Bowosie tersebut telah ditetapkan izin prinsip dan dispensasi pembangunannya sebagai bagian dari proses pelepasan kawasan hutan untuk Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 135.22 yang dikelola BPOLBF, dan sebagian lainnya dalam proses ijin PBPH-JL untuk luasan 264 hektare.
Nantinya pengembangan kawasan ini akan dibagi dalam 4 zona meliputi zona cultural district, adventure district, wildlife district, dan leisure district.
Pembangunan kawasan mengedepankan prinsip berkelanjutan sesuai peraturan perundangan dengan luas area terbangun 10% untuk area PBPH-JL dan 17% untuk area APL.
Pada zona cultural district seluas 114,73 hektare akan dikembangkan beragam atraksi dan fasilitas destinasi seperti pusat budaya, pusat penelitian pariwisata, hotel, galeri bajo 360O, kampung UMKM, dan atraksi lain yang ikut mendukung pariwisata.
Di zona kedua leisure district dengan luas 63,59 hektare direncanakan pembangunan seluas 6,79 hektare dengan rencana program pembangunan meliputi resor khusus, kapel, bukit doa hingga area untuk hiking di hutan.
Sedangkan di zona ketiga wildlife district yang punya lahan seluas 89,25 hektarr, area pembangunan direncanakan seluas 10,2 hektare. Di lokasi ini akan dibangun restoran, kebun binatang mini, hingga outdoor teater dan juga balai observasi alam.
Pada zona keempat adventure district dengan luas mencapai 132,43 hektard, akan dibangun pada lahan 10,2 hektard untuk peruntukan hotel, penginapan glamping, area wisata goa, hingga sarana transportasi seperti kereta gantung, ruang hijau publik, dan juga jalur sepeda lintas hutan.
Peraturan dan rencana pembangunan ini tentu saja memantik reaksi dan komentar dari para aktivis lingkungan serta kelompok masyarakat sekitar dan berbagai pihak yang menyoroti persoalan tentang alih fungsi hutan.
Kepala UPT KPH Manggarai Barat, Stefanus Nali mengungkapkan, kawasan hutan di Bowosie/Nggorang yang saat ini terlihat seperti diuruk dan ada pengerjaan proyek pembangunan merupakan area berbeda dengan lokasi kawasan otorita BPOLBF. Kawasan itu merupakan wilayah persemaian permanen yang dicanangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menanam pohon dan tanaman kebun endemik ke depannya.
“Tempatnya punya akses bagus. Rencananya benih-benih tanaman perkebunan akan ditanam di situ dan juga jutaan pohon di sekitar situ untuk kesinambungan alam di Manggarai Barat. Itu pengelolaan hutan bukan perambahan hutan,” ujarnya, dikutip Rabu (1/9/2021).
Menurut dia, hal itu juga sebagaimana bagian dari arahan presiden untuk membangun ekonomi hijau melalui pengembangan area pembibitan di NTT, dan sejumlah lokasi lainnya di Indonesia.
Keberatan dari beberapa pihak dan berbagai elemen masyarakat terkait dengan penggunaan lahan di Hutan Bowosie dan Nggorang sebagai wilayah untuk pemanfaatan pariwisata bisa dimaklumi dan cukup masuk akal karena di kawasan ini terdapat 10 mata air alami yang biasa dimanfaatkan warga setempat.
Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menegaskan, air adalah hal krusial untuk kehidupan, dan khusus untuk Destinasi Super Prioritas (DSP) Labuan Bajo ini sudah menjadi salah satu perhatian utama presiden Joko Widodo.
